Sastra, Pasar, dan Negara: Urun Rembuk Nasib Sastrawan

Masalah kesejahteraan penulis sastra di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Isu ini sudah ada sejak masa kolonial hingga era digital hari ini. Sayangnya, persoalan tersebut jarang dibicarakan secara terbuka di ruang publik yang punya daya pengaruh luas. Kalaupun sesekali jadi perbincangan, ia hanya berputar di kalangan terbatas: sesama penulis, pembaca sastra tinggi/serius, dan komunitas kecil yang peduli. 

Sering kali pembahasan itu pun tak berujung solusi konkret. Namun, ketika media arus utama seperti Kompas menurunkan laporan tentang kondisi kesejahteraan sastrawan, topik ini pun menyentuh ruang publik yang lebih luas. Maka, urgensi untuk membicarakan kesejahteraan penulis sastra secara terbuka dan mencari jalan keluarnya menjadi tak bisa lagi ditunda.

Dikotomi Sastra Tinggi dan Sastra Pop

Sebelum bicara lebih jauh, harus kita akui dulu bahwa ketika orang membahas “sastra” dalam konteks isu ini, yang dimaksud adalah sastra tinggi. Bukan karya sastra pop. Mungkin banyak yang merasa resah dengan dikotomi ini, tapi faktanya memang demikian. Sejak masa Student Hidjo dan Sitti Noerbaja di awal abad 20 sampai Kura-Kura Berjanggut di abad 21, sastra tinggi selalu hidup berdampingan dengan karya sastra pop yang lebih laku di pasaran.

Kuntowijoyo pun pernah mengungkapkan dengan lugas, “Sastra hanya dibaca sastrawan, kritikus sastra, dan mahasiswa sastra. Itu sebabnya karya sastra tidak menjadi bacaan wajib anak sekolah, karena dianggap tidak mendidik dan tidak mencerdaskan.” Yang dimaksud Pak Kunto tentu saja sastra tinggi. Penyebabnya bisa macam-macam: dari pengarang yang kerap terlalu jauh dari realitas keseharian pembaca, hingga guru dan lembaga pendidikan yang tak piawai mengajarkan sastra kepada siswa.

Konsekuensinya, kehidupan ekonomi penulis sastra tinggi pun sulit. Sebagian besar mereka merasa cukup puas jika bukunya bisa terjual 100-300 eksemplar. Sebuah angka yang bahkan terlalu kecil jika dibanding novel-novel populer yang bisa laku puluhan ribu hingga jutaan eksemplar.

Data yang beredar membuktikan kenyataan ini. Antologi cerpen Menggali Sumur dengan Ujung Jarum, yang memuat karya-karya penulis kelas dunia macam Orhan Pamuk dan Gabriel Garcia Marquez, hanya dicetak 2.000 eksemplar dan belum habis terjual dalam dua tahun. Di sisi lain, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata telah menembus angka lebih dari 1 juta eksemplar di Indonesia, bahkan lebih dari 5 juta eksemplar secara global. Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy pun mencatat angka penjualan lebih dari 1 juta eksemplar.

Realitas ini menunjukkan betapa sempitnya pasar bagi karya sastra tinggi, sekaligus mengonfirmasi bahwa eksistensi sastra tinggi memang tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. Sebab, logika pasar hanya berpihak pada produk yang laku, bukan yang bernilai.

Intervensi Negara dan Realitas Administrasi

Dalam menghadapi problem ini, setidaknya ada dua alternatif solusi. Pertama, mendorong intervensi pemerintah dalam kerangka pembangunan dan pemajuan kebudayaan, dengan semangat ing madya mangun karsa—ikut berada di tengah pelaku sastra, bukan di menara gading birokrasi. 

Pemerintah sebenarnya sudah merancang beberapa program untuk mendukung kehidupan sastrawan, mulai dari dana fasilitasi kebudayaan, program residensi penulis, hingga pengadaan buku sastra untuk perpustakaan daerah. Beberapa festival sastra regional dan nasional pun rutin mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Sayangnya, sebagian pemegang kebijakan atau program itu tak paham betul dengan sastra dan jejaring sastrawan hanya itu-itu saja. Walhasil, yang diajak kerja sama hanya sastrawan itu-itu.

Harus diakui bahwa program-program tersebut belum mampu menjangkau populasi sastrawan di Indonesia yang begitu banyak dan beragam. Alokasi dana terbatas, seleksi program yang ketat, serta syarat administratif yang panjang kerap membuat tidak semua sastrawan tertarik atau mampu mengikuti. Di sisi lain, ada sebagian kalangan sastrawan yang justru enggan terlibat dalam program-program pemerintah karena merasa prosesnya birokratis dan mengekang kebebasan kreatif.

Tak jarang terdengar keluhan di kalangan penulis bahwa syarat administratif program kebudayaan—mulai dari proposal, portofolio, surat pernyataan, hingga laporan pertanggungjawaban—terasa memberatkan, terutama bagi mereka yang terbiasa bekerja secara mandiri. Padahal di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas anggaran negara memang membutuhkan prosedur itu. 

Di sinilah letak dilema yang harus dicarikan jalan tengah: bagaimana pemerintah bisa tetap memberi dukungan tanpa memberatkan proses administratif, dan di saat yang sama sastrawan juga lebih terbuka untuk ikut terlibat dalam program-program yang bisa menopang keberlangsungan karya mereka.

Sebab, seperti kata Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan tidak bisa terus-menerus hidup dalam ruang sunyi idealisme tanpa bersentuhan dengan realitas. Dalam konteks ini, realitas itu bernama negara dan perangkat kebijakan kebudayaannya.

Kedua, sastrawan mesti berani turun dari menara gadingnya, mempelajari keterampilan bisnis, membangun jejaring, dan mengembangkan cara-cara baru mendekatkan karya kepada publik. 

Di era digital, penulis punya peluang langsung berinteraksi dengan pembaca melalui platform daring, penerbitan indie, atau pemasaran kreatif. Pramoedya pernah jadi dosen, Octavio Paz diplomat, Borges pustakawan. Bahkan para sastrawan progresif dunia pun harus nyambi. Maka sudah waktunya penulis sastra tinggi kita juga melek bisnis kreatif.

Di tengah perubahan ekosistem media, media mainstream seperti Kompas pun tak bisa disalahkan saat membatasi ruang sastra. Sebab, sebagai entitas bisnis, media juga harus realistis di tengah pasar iklan yang makin sempit dan preferensi pembaca yang berubah. Maka, sekali lagi, peran negara tetap dibutuhkan, misalnya lewat insentif pajak, pengadaan buku sastra di lembaga pendidikan, dan pendanaan ajang sastra yang sehat.

Media Alternatif: Dianggap Ada, Tapi Tak Benar-Benar Diperhitungkan

Di tengah redupnya ruang publik sastra di media arus utama, sebenarnya telah muncul sejumlah media alternatif yang berusaha mengisi kekosongan itu. Beberapa di antaranya bahkan secara rutin memuat karya sastra dan menyediakan honorarium bagi penulisnya—meskipun dalam jumlah sangat terbatas. Sebut saja sukusastra.local/, Kalamsastra.id, Basabasi.co, Buruan.co, dan sebagainya. Kehadiran mereka setidaknya menjadi angin segar di tengah minimnya ruang publik sastra.

Namun, kenyataannya, media-media alternatif ini sering kali tidak dianggap penting oleh sebagian besar pihak. Dalam peta perbincangan sastra nasional, suara mereka jarang masuk ke forum-forum strategis kebudayaan, diskusi kurikulum, apalagi pertimbangan kebijakan negara. Karya-karya yang dimuat pun hanya beredar di lingkaran pembaca setia komunitas itu sendiri.

Bahkan saat mereka membayar honor untuk cerpen dan puisi—sesuatu yang nyaris tak dilakukan koran arus utama hari ini—nilainya masih jauh dari layak, berkisar antara Rp 100.000–300.000 per karya. Nilai ini tentu belum cukup untuk menopang hidup seorang sastrawan. Dengan nilai yang tak seberapa itu, media alternatif sudah berusaha mati-matian agar tidak mati dengan cepat karena tak memiliki donor tetap, bahkan dengan awaknya yang tak berhonor. 

Di sinilah terlihat problem: media alternatif itu diakui keberadaannya, tetapi dipandang sebelah mata oleh sebagian penulis sastra tinggi dan enggan mengirimkan karyanya ke sana. Sementara itu, email redaksi diserbu penulis sastra pop yang redakturnya sendiri enggan meloloskan.

Akuilah, Memang Begitu Keadaannya

Pada akhirnya, bicara soal ekonomi, orang memang tak bisa terlalu idealis. Kita tak bisa memaksakan sepenuhnya logika pasar kapitalis dalam dunia sastra, tetapi juga tak mungkin menggantungkan semuanya pada negara. 

Kita perlu jalan tengah, di mana negara, pelaku industri buku, media, dan sastrawan bersama-sama membangun ekosistem sastra yang sehat. Karena, tanpa ekosistem itu, sastra tinggi hanya akan terus menjadi bacaan segelintir orang, sementara kesejahteraan penulisnya tetap jalan di tempat.

Maka, akuilah: memang demikian keadaannya.