Indonesia Gelap, Sastra Kita Tak Mampu Berteriak!

Indonesia gelap! Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Selepas disahkannya RUU TNI menjadi UU (20/03/2025), betapa gelap dan gelisahnya kita yang memiliki kesadaran politik. Mau dialamatkan ke mana caci maki dan sumpah serapah ini? Ke mana kita akan menumpahkan segala kesedihan atas bangsa sendiri? Sedemikian kejamkah penguasa Republik ini?

RUU TNI hanya satu contoh di antara culasnya penguasa kita—malas sekali menyebut mereka sebagai pemimpin. Makin hari kita makin sering diberi pertunjukan yang membuat meradang sekaligus sedih. Bagaimana tidak? Seberapa lama RUU TNI dibahas tanpa ada partisipasi publik, lalu disahkan?

Selisih dua hari lebih lambat daripada Tuhan menciptakan alam semesta ini. Delapan hari yang mengembalikan jarum sejarah kita kembali ke masa Orde Baru yang dulu pernah ditumbangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia dengan semangat Indonesia yang lebih baik. Dibahas secara sembunyi-sembunyi, lalu dirayakan di gedung DPR RI yang gemar merengek soal fasilitas mewah.

Masing-masing dari kita yang tak tahu mesti berbuat apa hanya memaki dan membagikan komentar tentang kondisi negara saat ini di unggahan maupun kolom komentar sosial media. Akan tetapi, seberapa kuat pun jejari kita, buzzer rupiah dapat melipatgandakan jari jemari mereka seribu kali lipat. Di medan demonstrasi kita kalah, di media sosial hanya berbunyi nyaring, lalu diberondong oleh serentetan peluru pendengung. Lalu, ke mana lagi kita harus berteriak? Ke mana sastra kita?

Dulu, ketika kesewenang-wenangan penguasa membungkam segala hal, sastra tampil mewadahi kegelisahan individu maupun kelompok. Represi melahirkan karya-karya yang tak lekang dari ingatan. Luka-luka sejarah tumpah ruah dalam tema-tema novel, cerpen, puisi, dan bahkan esai-esai tajam para sastrawan, bahkan dalam kajian akademik, hingga berpuluh tahun kemudian, tema-tema ketidakadilan di negeri sendiri terus menjadi kobaran untuk menumbuhkan karya-karya baru dengan sudut pandang yang berbeda.

Sastra kita selalu berada di persimpangan antara perlawanan dan refleksi, antara menjadi saksi sejarah dan menjadi penggerak perubahan. Dalam gemuruh politik nasional yang makin sengkarut hari ini, sastra kita belum menentukan langkahnya.

Ke mana penerus Pramoedya Anata Toer yang berjuang melawan ketidakadilan sosial sebagaimana dalam Bumi Manusia? Ke mana penerus Umar Kayam yang lihai membuka ruang diskusi tentang mobilitas sosial serta demokratisasi seperti dalam Para Priyayi? Ke mana penerus pemikir kritis sebagaimana dalam Orang–Orang Bloomington-nya Budi Darma? Atau kita sudah melupakan semangat Pak Tohari dalam (Ronggeng) Dukuh Paruk?

Juga, di mana Eka Kurniawan bersembunyi dengan semangat Lelaki Harimau? Mungkin juga Ayu Utami sudah nyaman sehingga lupa pernah menulis Saman? Atau Leila Chudori yang sudah lelah karena usia, lalu Pulang?

Oh ya, entah penyair kita tak mampu lagi atau takut membuat puisi sedentam puisi-puisi WS Rendra dan Wiji Thukul. Apakah sajak “lawan”-nya Thukul hanya jadi jargon para penyair yang melawan?

Sastrawan kita hari ini memang berteriak-teriak, tetapi teriakan mereka terbentur dinding-dinding media sosial. Nahasnya, sedikit yang ngelike, sedikit yang komentar memberi penguatan. Sebab, tak kita temukan puisi yang menggedor gerbang Senayan. Tak ada! Tak ada!

Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan:

Apakah sastra kita tidak lagi menjadi refleksi struktur sosial dan konflik kelas?

Apakah sastra kita sudah terlepas dari arus sejarah yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh kekuatan politik dan menjadi karya imajiner semata?

Apakah sastra kita tak lagi mampu menantang atau mendekonstruksi narasi dan kekuasaan dominan?

Apakah sastra kita tak mampu lagi memengaruhi kesadaran, tindakan sosial, serta membentuk opini publik dan menggugah perubahan?

Ya, kita butuh waktu untuk melahirkan karya-karya dengan basis pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana karya-karya akan lahir jika hari ini tak ada bintik-bintik jerawat karya yang membuat gemes ingin memencetnya? Oh, betapa kasihan para peneliti sastra tahun-tahun ke depan yang tak akan menemukan lagi sebagaimana peneliti sastra hari ini merayakan karya-karya di masa lalu.

Sebagian besar sastrawan kita hari ini justru menikmati konflik-konflik budaya lokal sebagai upaya untuk menarik hati dewan juri dalam setiap kompetisi sastra. Menjamur tema semacam ini seperti perjuangan para pemuda pribumi sebelum lahirnya Boedi Oetomo, ketika Jong-Jong mewakili daerahnya masing-masing. Kita seperti menarik mundur sejarah sastra kita sebagaimana hari ini demokrasi kita melangkah mundur.  Tidak hanya satu dua langkah, tetapi jauh! Karya-karya nasionalisme hanya ditampilkan dalam acara seremonial hari besar nasional!

Apakah kita lupa, dalam sastra, militer tidak hanya dwifungsi, melainkan juga punya peran menggencet dan memberedel sastra? Negara sudah membungkam pameran seni rupa, memberedel karya musik, dan apakah sastra kita akan menunggu disensor dan diintimidasi?

Kelimpahan informasi dan kemudahan fasilitas mestinya membuat kita mampu menciptakan karya-karya yang melampaui para penulis terdahulu yang menghadapi represi politik-militer yang parah. Kita memang tidak mengharapkan kondisi itu kembali lagi saat ini atau justru lebih parah, tetapi jika itu terjadi, sastra mestinya berada terdepan di barisan perlawanan.

Karena itu, Catetan Tahun 2025:

“Jangan mengerdip, tatap dan penamu asah,

Tulis karena kertas gersang; tenggorokan kering sedikit mau basah!”

Hormat padamu yang turun ke jalan!