Seberapa Kuat Perpustakaan Tanpa Dinding Lindungi Kemerdekaan Informasi?

Saya pernah melihat sebuah buku “dihancurkan”. Begini ceritanya. 

Peristiwa itu terjadi enam atau tujuh tahun lalu. Saat sambang ke salah satu perpustakaan di Yogyakarta, saya melihat tumpukan buku dikerangkeng dalam ruangan kecil; ditumpuk tak keruan, asal, dan dibiarkan tak terawat. Dari judul-judul yang terbaca, saya tahu buku itu bukan sembarangan. Tumpukan buku itu dibiarkan terlihat oleh pengunjung, tapi tak bisa diakses, pun tak bisa dibaca.

Buku bukan hanya bisa hancur secara fisik, misal digerogoti rayap, hangus terbakar, basah kena air, berjamur karena lembap atau karena hal-hal buruk lainnya. Buku juga bisa musnah karena gagasan yang dikandungnya tak dibaca–diabaikan.

Umberto Eco, kritikus budaya asal Italia, menyebut hal semacam itu sebagai bibliosida (praktik menghancurkan buku) karena pengabaian: buku yang dibiarkan tak terbaca lambat laun juga akan musnah juga gagasannya.

Sebuah horor bagi saya.

Horor pembatasan informasi itu telah memicu lahirnya konsep perpustakaan tanpa dinding (library without borders) yang baru saya tahu usai mendengar percakapan tiga pembicara gelar wicara di panggung utama Jogja Book Fair (JBF) di serambi Grhatama Pustaka, Kamis 10 November 2025 lalu.

Gelaran ini terselenggara sebagai kerja sama antara IKAPI DIY dan DPAD DIY.

Berkolaborasi dengan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) DIY, gelar wicara itu bertajuk “Pustakawan sebagai Agen Inklusi: Menjembatani Pengetahuan untuk Semua”. Para pustakawan dari berbagai instansi yang mengisinya adalah Endah Choiriyah dari Fakultas Peternakan UGM, Irkhamiyati dari di Universitas Aisyiyah, dan Ikhwan Angga Hartanto dari Pustakawan Bank Indonesia.

Perpustakaan tanpa dinding bermula dari seorang Prancis bernama Roger Chartier pada 1993. Ia adalah sejarawan yang lama berkecimpung dengan sejarah tulisan dan  buku. Gagasan itu ia tulis dengan judul  “Libraries Without Walls” di jurnal Representations, terbitan University of California Press, pada edisi No. 43, Tahun 1993 yang khusus menggarap soal “Future Library” atau perpustakaan masa depan.

Roger memikirkan hal ini kala fajar internet merekah. Pada 1990-an, World Wide Web (WWW) baru diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Itu adalah sistem informasi global yang memungkinkan para pengguna di seluruh dunia mengakses berbagai jenis konten. Dalam sedekade, internet telah merambah ke antero dunia.

Perpustakaan tanpa dinding tentu tak terlepas dari gagasan mengenai apa itu teks. Bagi Roger, teks bukan hanya isi tulisan, tetapi sekaligus bentuk fisik, cara penyebaran, dan konteks sosial pembacanya. Ketika menjadi digital, teks akan lepas dari keterkungkungan fisik. Oleh sebab itu, teks bisa hadir di mana saja.

Selain itu, Roger juga menantang definisi lama perpustakaan sebagai tempat penyimpanan fisik buku. Dalam dunia digital, perpustakaan menjelma menjadi ruang virtual, tempat teks dikumpulkan, diakses, dan dibaca tanpa sekat geografis.

Yang menarik, Roger juga tidak membayangkan pembaca hanya sebagai penerima pasif. Pembaca, bagi Roger, juga penafsir aktif yang merangkai makna bersandar pada konteks sosial masing-masing.

Hal ini lantas disusul dengan kelahiran Internet Archive pada 1996, Google Books pada 2004, dan  tentu saja Project Gutenberg, sebuah perpustakaan digital dengan koleksi khusus berdomain publik.

Berselang hampir empat puluh tahun, di Indonesia kini perpustakaan digital juga mulai meruyak. Khastara milik Perpustakaan Nasional Indonesia menyediakan beragam sumber terkurasi yang bisa diakses dan digunakan publik. Kampus-kampus juga mulai marak mengembangkan perpustakaan digital.

Ada juga perpustakaan yang minim buku (bookless library). Dalam perpustakaan macam ini, koleksi fisik sengaja dibatasi dan layanan berbasis digital. Oleh sebab itu, hal ini juga mendorong pustakawan untuk berubah menjadi fasilitator literasi, bukan sekadar penjaga rak buku.

Dalam kasus saya tadi, perpustakaan digital bisa dijadikan wadah dari buku-buku yang terdigitalisasi, lantas diunggah, dan bebas diunduh siapa saja dan dari mana saja.

Dunia kiwari telah dipenuhi berbagai macam buku-elektronik, dan tahun 2010 adalah tahun penting bagi dunia penerbitan yang mulai memandang strategi baru pemasaran digital.

Di Indonesia pacapandemi, terjadi lonjakan peminjaman buku digital di perpustakaan-perpustakaan digital. Saat ini, hampir tiap orang membawa gawai dan terhubung ke internet. Di perguruan tinggi, mahasiswa pun bisa dengan mudah memotret apa yang diberikan dosen, merekamnya, dan banyak hal lain. 

Apalagi, perkembangan teknologi mutakhir makin canggih, berkat kemunculan Akal Imitasi (AI) berbagai macam informasi bisa gampang ditemukan. Oleh sebab itu, pustakawan dituntut bertransformasi dan menguasai teknologi informasi lebih luas lagi.

Namun, betulkah demikian?

Buku elektronik (buku-el) memang tak ada batasnya, tetapi Fernando Baez, penulis Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, menyarankan agar kita juga mempetimbangkan bahwa saat inilah pertama kali dalam sejarah buku maya lebih banyak ketimbang buku nyata. Dan celakanya, situasi ini di tengah kelangkaan energi, gangguan elektronik, dan serangan siber.

Pada era digital ini, kata Baez, beragam bentuk sensor tidak lagi membawa obor untuk menyulut api, tetapi perangkat lunak otomatis untuk mengubah dan membatasi bacaan. OpenNet Initiative, misalnya, telah menyusun daftar topik-topik yang diblokir, antara lain kebebasan berekspresi dan pers, oposisi, reformasi, HAM, hak perempuan, dan ekologi.

Waswas ketinggalan informasi mutakhir (FOMO) terhadap teknologi digital juga jangan sampai membuat para pustakawan abai dalam anggaran perawatan dan pelestarian. Kalau tidak, salinan jutaan lembar manuskrip dan buku-buku dari abad ke-19 dan ke-20 bisa-bisa lenyap.

Ingatan saya segera menuju novel 1984 karya Orwell. Orwell menggambarkan negara fiksinya itu, oleh perintah Bung Besar, dibentuk untuk menemukan dan menghapus masa lalu: buku-buku ditulis ulang, sedangkan versi aslinya diberangus dalam perapian.

Dan Bung Besar zaman ini tampaknya lebih besar ketimbang zaman lalu.***