Membaca Tanpa Batas, Menghidupi Kesetaraan

Beberapa tahun lalu kau pernah mendengar suara Saut Poltak Tambunan membacakan cerpen-cerpennya dalam bentuk talking book. Kau juga sempat menikmati cerita-cerita Puthut EA yang diunggah ke SoundCloud. Kau pernah membaca, pada 2018 komunitas Difalitera bahkan membuat buku audio berisi cerpen dan puisi yang bisa diunduh gratis layaknya sebuah lagu. Semua itu lahir dari niat baik, yaitu agar teman-teman difabel bisa ikut merasakan sastra.

Namun, kau tahu, buku audio bukan tanpa batasan. Imajinasi pendengar sering terikat oleh nada dan tempo narator, apalagi jika dibumbui musik latar. Ia tak sebebas saat membaca langsung, baik dengan mata maupun dengan jemari yang menelusuri huruf braille—di mana setiap kalimat bisa dihayati perlahan.

Meski begitu, kau tentu mengakui bahwa setiap ikhtiar itu penting. Ia menandakan adanya kesadaran bahwa difabel juga berhak mendapatkan akses penuh pada sastra, sebagaimana ditegaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan.

Tetapi, persoalannya, bagaimana janji kesetaraan itu dijalankan? Sebab, di luar teks hukum, kenyataan masih kerap menyisakan hambatan, baik di trotoar yang tidak ramah difabel maupun di ruang digital yang penuh stigma.

Pagi itu (12/9/25), di serambi Grhatama Pustaka, kau menyimak perbincangan yang dipandu oleh Bintang W. Putra. Perbincangan ini adalah rangkaian Jogja Book Fair 2025 yang merupakan kolaborasi DPAD DIY dan IKAPI DIY.

Perbincangan diawali oleh pemaparan Pak Sholeh Muhdlor, yang menyebut dunia digital sebagai dunia dengan dua mata pisau. Teknologi membuka banyak peluang. Teman-teman difabel bisa lebih mudah mendapatkan informasi, mengakses layanan publik secara daring, dan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menuntut mobilitas. Tetapi, di sisi lain, ruang digital juga melahirkan bentuk-bentuk peminggiran baru.

Masih banyak yang menganggap difabel tidak mampu menggunakan perangkat atau teknologi informasi karena keterbatasan fisik mereka. Beban itu semakin berat ketika menyangkut perempuan difabel—selain dianggap tidak cakap mengakses dunia digital, mereka juga menghadapi risiko pelecehan, penipuan, hingga perlakuan tidak adil hanya karena gender mereka.

Pak Sholeh menegaskan, masalahnya bukan pada minimnya portal atau ketiadaan fitur aksesibilitas. Hampir semua sudah ada, tetapi sering kali developer dan pelaku digital tidak benar-benar tahu apa kebutuhan difabel. Mereka tahu ada audiens difabel, namun tidak memahami bagaimana cara merangkul mereka.

Pak Sholeh menerangkan perihal stigma yang muncul. Difabel dianggap mudah tersinggung, sulit didekati, pikirannya sempit, atau banyak permintaan. Padahal, yang dibutuhkan justru pertemuan di tengah. Difabel memang perlu terus meningkatkan kapasitas dan menunjukkan potensi mereka, tetapi para pelaku digital juga wajib bergerak maju, menjemput kebutuhan itu, dan membuat konten lebih ramah. Hanya dengan begitu, akses layanan digital dapat terbuka lebih luas bagi semua ragam difabel.

Kau mencatat dengan saksama ketika giliran Mba Enci, atau Sri Muliyati, angkat bicara. Ia menekankan bahwa difabel bukanlah identitas yang melekat begitu saja, melainkan kondisi yang dibentuk oleh lingkungan. “Jangan menganggap mereka berbeda,” ujarnya. Sebab, kerap kali justru masyarakat yang membuat batas. Baginya, jalan terbaik adalah melibatkan difabel langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memberi ruang formal yang terpisah.

Ia lalu menyinggung salah satu fitur aksesibilitas yang sebenarnya sudah ada—Live Transcript. Fitur ini bisa diterapkan pada semua konten auditori sehingga otomatis menimbulkan transkrip dalam bentuk teks atau visual. Teman-teman tuli dan wicara bisa menikmatinya. Bagi mereka yang bisa memahami percakapan, tetapi kesulitan mengungkapkannya kembali secara verbal, transkrip semacam ini bisa menjadi jembatan.

Kau pun menangkap nada tegas dalam pesan Pak Sholeh. Semua fitur sudah tersedia, tinggal kemauan para penyedia—baik pemerintah maupun organisasi—untuk menghadirkan fasilitas itu secara nyata. Akan tetapi, tanggung jawab tak hanya berhenti di level kebijakan. Orang-orang terdekat dari teman-teman difabel memegang peran penting dalam membantu mereka melampaui hambatan.

Dukungan itu harus berlangsung dua arah: difabel sendiri dituntut memiliki semangat juang dan meningkatkan kapasitas diri, sementara lingkungan sekitar perlu terus belajar memahami apa yang dihadapi teman-teman difabel. Hanya dengan cara itulah jalan menuju kesetaraan bisa dibuka.

Kau mendengar Pak Suyarno dari Dinas Sosial DIY menegaskan bahwa kelompok rentan, termasuk teman-teman difabel, bukanlah bagian yang diabaikan. Digitalisasi, katanya, sudah diarahkan agar menjangkau mereka. Bantuan sosial pun telah disalurkan. Untuk memperkuat upaya itu, pemerintah bekerja bersama Komite Penyandang Disabilitas yang memberi masukan langsung sebab literasi digital adalah hak semua warga tanpa terkecuali.

Meski begitu, ia tak menutupi adanya keterbatasan anggaran. Karena itu, solusi yang ditempuh adalah berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat disabilitas agar perhatian terhadap kelompok rentan benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata.

Keresahan yang dipaparkan ketiga narasumber itu membawamu menilik ulang keluhan Sao Ichikawa dalam Si Bengkok: “Kegiatan serius sambil memegang buku setebal tiga atau empat sentimeter dengan kedua tangan terasa lebih membebani tulang belakangku dibandingkan kegiatan lainnya. Aku benci buku kertas! Aku benci kejantanan budaya membaca yang menuntut seseorang memenuhi lima syarat kesehatan: mata yang bisa melihat, tangan yang dapat memegang, jari yang mahir membalik halaman, badan yang sanggup mempertahankan posisi membaca, dan kaki yang mampu melangkah bebas ke toko buku.” 

Kalimat itu menyuarakan pengalaman banyak difabel yang sering dipinggirkan hanya karena keterbatasan fisik sehingga dianggap tak selaras dengan standar “normal” dalam budaya membaca. Padahal, sejarah sastra Indonesia sendiri pernah berkali-kali menyinggung kehidupan kelompok difabel—dari Biola Tak Berdawai karya Seno Gumira Ajidarma, Saraswati Si Gadis dalam Sunyi karya A.A. Navis, hingga Layang-Layang Putus karya Masharto Al Fathi. Semua karya itu berupaya mempersoalkan diskriminasi sambil mengingatkan bahwa difabel bukanlah sosok lemah, melainkan bagian dari manusia yang ingin disebut sama.

Di titik itulah relevansi pembicaraan para narasumber di serambi Grhatama Pustaka terasa hidup. Semua telah angkat bicara yang membentuk satu titik tekan, yaitu bahwa teman-teman difabel tidak ingin dikasihani dan tidak ingin dianggap kekurangan. Mereka ingin diakui sebagai warga yang berhak mengakses teknologi, membaca, dan hidup dengan martabat setara.

Kau tahu, sebetulnya dirimu pun hidup dengan keterbatasan yang tak jauh berbeda dari mereka yang selama ini kau anggap disabilitas. Kau yang tidak pandai berbahasa Inggris sering merasa terhenti ketika dunia menuntut percakapan global. Kau yang memakai kacamata hanyalah seseorang yang matanya tak sanggup bekerja tanpa bantuan lensa. Kau yang tak bisa mengendarai motor kopling berarti juga kehilangan akses pada satu jenis kendaraan.

Kalau begitu, bukankah kau pun disabilitas? Perbedaannya hanya pada rupa keterbatasan yang kau bawa. Dan dengan menyadari ini, seharusnya kau tak lagi melihat teman-teman difabel sebagai sesuatu yang kurang sebab kau dan mereka sama-sama manusia yang butuh dukungan, sama-sama belajar untuk berdaya.***