Perempuan, yang (Masih) Tidak Terdengar

Sanikem seorang perempuan. Dalam ukuran masyarakat waktu itu, ia bukan perempuan biasa. Ia perempuan cerdas. Pandai bahasa Belanda. Pintar berdagang, manajemen, dan sekian hal lain. Boerderij Buitenzorg barangkali bukti kesuksesannya paling masyhur, terutama dalam berbisnis.

Namun, nasib baik tak selalu mulus. Ia kalah di persidangan yang toh, sejak awal, memang mustahil dimenangkan. Statusnya sebagai gundiklah–yang diperolehnya sewaktu berumur 14 tahun dan menghasilkan kenaikan pangkat serta 25 gulden bagi bapaknya–kemudian membawanya pada situasi buruk itu. Anak perempuannya yang sudah dipersunting di bawa ke negeri jauh, sementara aset-aset yang telah ia bangun dari nol berpindah hak milik.

Cerita Sanikem yang kemudian dipanggil dengan nama Nyai Ontosoroh itu tiba-tiba bergema di kepala saya ketika mendatangi diskusi soal perempuan. Lengkapnya, “Suara Ruang dan Perubahan untuk Perempuan”, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Jogja Book Fair 2025 di panggung utama depan gedung Grhatama Pustaka pada Minggu (07/08/2025). Gelaran ini terselenggara sebagai kerja sama antara IKAPI DIY dan DPAD DIY.

Saya bukan perempuan. Namun, meski tak banyak, saya sering kali membaca dan menemukan kisah-kisah perempuan. Dari Sri, Nayla, Dewi Ayu sampai Anna Karenina, Yeong-Hye, dan Firdaus. Dari kisah-kisah itu ada kompleksitas yang sulit diurai. Tapi, yang pasti, selalu ada hal sama, yakni kegetiran, kesedihan, dan rasa sakit. Saya, yang laki-laki, kemudian bertanya-tanya. Apakah menjadi perempuan selalu menjadi pesakitan, dan kisah perempuan selalu soal yang sedih, getir, dan tragis?

Saya tak tahu. Sekali lagi, saya bukan perempuan. Untuk itulah saya percaya suara perempuan perlu lebih banyak didengar. Suara mereka mesti lebih nyaring. Maka, diskusi malam itu, yang dimoderatori oleh Prima Sulistiya, dengan Maryam Fithriati dan Kalis Mardiasih sebagai narasumber utama, menjadi demikian penting, terutama ketika bertemu dengan realita dunia kita yang lebih sering mendengar suara kasar milik laki-laki.

Prima Sulistiya membuka diskusi dengan membicarakan berita yang sulit dipercaya dan nyaris seperti fiksi. Katanya, di Bandung, seorang perempuan gantung diri setelah meracuni kedua anaknya yang masih bayi dan balita. Pesan yang ia tinggalkan merujuk pada kesulitan ekonomi, beban utang yang menumpuk, dan suami yang kurang bertanggung jawab. Betapa pun kasus itu diperdebatkan, dan Prima Sulistiya menjabarkannya beberapa, lagi-lagi, saya mendengar rasa sakit serta kegetiran yang dialami perempuan.

Dalam banyak, bahkan hampir segala hal, perempuan selalu dianggap berada dalam strata sosial yang lebih rendah dibanding laki-laki. Kalis Mardiasih yang merasa keterampilan yang ia miliki hanya menulis, kemudian mencoba menuangkan keresahannya soal perempuan di bidang itu. Ia aktif di berbagai platform, dari media cetak sampai digital.

Tapi, pemantik pertama sehingga ia aktif menulis soal isu-isu perempuan sampai sekarang adalah ceramah yang ia dengar dari beberapa pemuka agama. Banyak pemuka agama yang menyerukan praktik-praktik patriarki, dari konservatif sampai yang ekstrem. Kalis, sebagai seorang muslim, merasa marah, kesal, lalu terpantik untuk mulai menulis soal isu-isu perempuan sejak sepuluh tahun lalu. Ia merasa banyak dalil-dalil agama yang dijadikan dalih dalam melegitimasi praktik-praktik patriarki. Padahal, jika dibaca sedikit lebih dalam, dalil-dalil tersebut justru punya tendensi sebaliknya.

Berbeda dari Kalis, Maryam Fithriati aktif dalam isu-isu perempuan dengan mengikuti organisasi, yakni Fatayat NU. Maryam percaya bahwa hal-hal besar tak bisa dilakukan sendiri, tak terkecuali persoalan perempuan. Perempuan perlu bergerak bersama. Fatayat NU, baginya, adalah ruang aktualisasi itu.

Dengan slogan “Menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia”, Fatayat NU mencoba menjadi ruang aman bagi perempuan, menjadi wadah bagi potensi-potensi perempuan, dan, yang paling penting dalam konteks ini, mendorong advokasi terkait aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan.

Saat ini, program-program perlindungan perempuan menjadi prioritas utama Fatayat. Ketika kasus-kasus kekerasan seksual malah terjadi di pesantren, Fatayat turun tangan untuk melakukan pendampingan pada korban, memberikan akses kepada hukum, dan turut mengadvokasi. Bahkan, ketika anehnya kasus kekerasan seksual menjadi kian marak di pesantren, Fatayat menuntut pemerintah lewat PBNU untuk membentuk satgas khusus untuk mengurus itu.

Kata Prima, organisasi Fatayat menjadi penting sekali. Walaupun lembaga lain bisa membawa isu yang sama, identitas Fatayat sebagai lembaga otonom dari Nahdathul Ulama menjadi keunggulan untuk mengakses kasus-kasus yang ada di sekitar umat Islam, khususnya pesantren.

Kendati pun banyak, isu-isu perempuan selalu sama dari dulu. Menurut Kalis, dulu, Kartini ketika membicarakan perempuan tak jauh dari tubuh, kesehatan reproduksi, hak-hak pendidikan, atau akses kepada modus produksi dan ekonomi. Masih sama dengan yang kita bicarakan hari ini. Apa sebab? Menurut Kalis, karena isu-isu tersebut memang masih dianggap sebelah mata, tidak terlalu diurus.

“Lihat aja gedung Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) itu,” ujar Kalis berapi-api “gedungnya paling kecil bila dibanding kantor-kantor kementerian lain yang bersebelahan. Dan sekarang, di era efisiensi ini, mereka bahkan tidak punya duit untuk biaya operasional.”

Masih menurut Kalis, generasi perempuan intelektual kita, yang amat penting untuk memberi perspektif perempuan pada banyak hal, justru terpotong setelah kemerdekaan. Sebab, fokusnya selalu soal pembangunan fisik. Terutama pada era Soeharto. Pembangunan infrastruktur dan perkuatan pertahanan negara digalakkan. Semuanya dipegang oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan hanya ditempatkan dalam fungsi reproduksi. Perempuan dihadirkan secara konkret, misalnya, dalam pendirian organisasi PKK.

Nasib baiknya, sejarah perempuan tidak stagnan. Kini, kita sama-sama tahu, pembicaraan soal perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia sering menjadi tema utama dalam banyak diskusi. Buku-buku soal itu juga selalu disambut hangat.

Dalam sastra sendiri ada banyak karya yang kemudian menjadikan perempuan sebagai subjek utama, dan tidak lagi hadir hanya sebagai subjek atau taklukan. NH Dini dianggap yang memulai. Ayu Utami menjadikan isunya lebih banyak didengar. Dan dari Djenar Maesa Ayu, Dian Purnomo, sampai Cyntha Hariadi, isu-isu tersebut tetap dibicarakan.   

Namun, tentu saja itu belum cukup. Dalam banyak tempat dan kesempatan, perempuan masih dianggap sebagai second sex. Kasus kejahatan terhadap perempuan juga masih marak. Suara perempuan masih tenggelam dalam riuh rendah suara laki-laki.

Barangkali, kata-kata Nyai Ontosoroh bakal sedikit mewakili: “Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa ada banyak hal yang sejak awal memang ditakdirkan untuk menjadi yang kalah. Dan kewajiban kita—saya rasa—selalu berusaha, tanpa mengecualikan, untuk tidak saling mengalahkan.***